Pegiat Desa,
2 Juni 2025 – Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDT), Yandri Susanto, menyerukan kepada
seluruh kepala kampung, bupati, hingga gubernur untuk segera merealisasikan
pembentukan Koperasi Desa (Kopdes) dan Kelurahan Merah Putih di seluruh wilayah
secara serentak dan terarah.
Langkah ini
dinilai penting sebagai bagian dari upaya meningkatkan efisiensi ekonomi desa.
Dengan hadirnya Kopdes Merah Putih, proses produksi dan distribusi diharapkan
menjadi lebih sederhana serta memangkas keterlibatan pihak-pihak perantara yang
selama ini memperpanjang rantai distribusi.
“Petani
kita banyak dirugikan karena panjangnya rantai distribusi. Tengkulak yang
justru mendapat keuntungan besar, sedangkan petani bisa merugi saat panen, baik
itu padi maupun cabai. Maka dari itu, Kopdes hadir untuk memotong rantai
tersebut,” jelas Yandri saat memberikan arahan dalam kegiatan peluncuran dan
monitoring pembentukan Kopdes/Kelurahan Merah Putih se-Provinsi Papua yang
berlangsung di Kantor Gubernur Papua, Senin (2/6/2025).
Lebih
lanjut, Menteri Yandri menekankan bahwa kestabilan ekonomi yang adil dan merata
menjadi sasaran utama dari kebijakan Kopdes Merah Putih. Salah satu langkah
strategis untuk mencapainya adalah dengan menjaga kestabilan harga bahan pokok
langsung di tingkat desa.
Namun,
menjaga stabilitas harga pangan tidak mudah. Salah satu solusi yang diusulkan
adalah melalui kehadiran Kopdes Merah Putih yang mampu menekan disparitas harga
yang selama ini menjadi masalah, khususnya di wilayah Papua. Selain itu,
diperlukan juga kerja sama antara koperasi, pedagang lokal, dan masyarakat
dalam pemantauan harga secara rutin.
"Harapan
kami, dengan berdirinya Kopdes Merah Putih di Papua, ketimpangan harga bisa
ditekan. Ini sangat penting untuk menciptakan keadilan ekonomi di tanah
Papua," tambahnya.
Pembentukan
koperasi ini merupakan pelaksanaan dari Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 9
Tahun 2025 mengenai percepatan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih. Yandri
menyebut, keberadaan Kopdes adalah kunci untuk melawan praktik rente dan
dominasi tengkulak yang selama ini membebani kehidupan masyarakat desa.
Pemerintah juga akan memberikan dukungan pembiayaan dari bank pemerintah dengan
bunga ringan, tanpa syarat keanggotaan koperasi.
“Jangan
sampai anak-anak bangsa terus dieksploitasi oleh rentenir dengan bunga tinggi
harian yang justru memperburuk kondisi ekonomi mereka,” ujarnya.
Sementara
itu, Wakil Menteri Desa (Wamendes) Ariza menambahkan bahwa koperasi harus
memiliki orientasi keuntungan agar bisa bertahan lama. Menurutnya, keuntungan
tersebut akan dikembalikan kepada anggota dan berkontribusi langsung pada
kesejahteraan masyarakat desa.
Ariza juga
menyoroti pentingnya peningkatan unit usaha simpan pinjam di bawah naungan
Kopdes. Ia menyarankan agar koperasi mampu menawarkan suku bunga simpanan yang
lebih menarik dibandingkan lembaga keuangan lain agar masyarakat lebih tertarik
untuk menabung.
“Koperasi
harus sehat secara keuangan. Kalau pemasukan lebih besar dari pengeluaran, maka
koperasi bisa untung. Dan kalau koperasi untung, lebih banyak yang akan
menyimpan daripada yang meminjam,” jelas Ariza.
Acara peluncuran tersebut turut dihadiri oleh Penjabat Gubernur Papua Ramses Limbong, Kepala BPSDM Kemendes PDT Agustomi Masik, Dirjen PEID Tabrani, serta Dirjen PDP Nugroho Setijo Nagoro.
Naskah Asli : Dayat/Kemendes PDT
0 Comments